Jakarta - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telah menyelesaikan pengelolaan aset berkualitas rendah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan aset dan penguatan struktur permodalan Bank Muamalat. 

Skema penyelesaian aset berkualitas rendah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi industri perbankan.

Direktur Utama PT PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, pendandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan aset dan penguatan struktur permodalan Bank Muamalat adalah tonggak sejarah bagi PT PPA dalam mendukung industri perbankan syariah Indonesia. 

“Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung terlaksananya rangkaian transaksi ini. Pengelolaan aset berkualitas rendah Bank Muamalat merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjalankan pilar bisnis Pengelolaan NPL Perbankan yang merupakan bagian dari 3 Pilar Bisnis PT PPA dalam rangka menjadi National Asset Management Company (NAMCO),” kata Yadi melalui siaran pers, Kamis (18/11).

Pengelolaan aset berkualitas rendah Bank Muamalat ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) yang dilaksanakan di Kementerian BUMN pada tanggal 15 September 2021.

“Rangkaian transaksi selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan asset recovery yang maksimal, sehingga dapat membantu bank syariah pertama di Indonesia ini bertumbuh dengan model bisnis yang lebih baik lagi sebagai salah satu lokomotif industri perbankan syariah dan memajukan pelayanan ibadah haji di Indonesia,” tambahnya.

Menurut dia, pilar bisnis pengelolaan aset berkualitas rendah atau non-performing loan (NPL) perbankan adalah salah satu komitmen PT PPA untuk berkontribusi dalam penguatan sistem perbankan di Indonesia. Dalam melakukan pengelolaan NPL, PT PPA menggunakan sejumlah skema restrukturisasi berdasarkan uji tuntas yang seksama dengan manajemen risiko yang terukur.

“Pengelolaan NPL Perbankan PT PPA diharapkan dapat menjadi solusi dan membuka peluang yang luas untuk bersinergi dengan industri perbankan, baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta, sehingga dapat memberikan nilai dan kebermanfaatan bagi penguatan sistem perbankan Indonesia,” tegasnya.

Ia berharap skema penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (asset swap) dapat diimplementasikan di industri perbankan Indonesia.