Jakarta - Kementerian BUMN mengeluarkan surat berisi percepatan program kendaraan listrik di lingkungan BUMN-BUMN.

Dalam surat yang ditandatangani Menteri BUMN Erick Thohir ini, ia mengajak BUMN untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

“BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis diJakarta, Rabu (14/9).

Dalam surat tersebut, BUMN-BUMN diminta untuk mengalokasikan sumber daya di lingkungan grup perusahaan di antaranya penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan kendaraan listrik.

Menteri BUMN juga mendorong peningkatan penggunaan berbagai kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas direksi dan pimpinan perusahaan, termasuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat, juga program kepemilikan kendaraan bagi karyawan didorong untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Meski demikian, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) ditugaskan agar bersinergi dengan BUMN lainnya untuk menyiapkan infrastruktur pendukung Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) pada sektor-sektor yang dikelola BUMN seperti tempat rehat jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun KA, kawasan pariwisata dan SPBU.

Erick juga meminta BUMN sektor perbankan memberikan dukungan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat.

“Kementerian BUMN mendorong penuh percepatan, karena saat inilah momentum yang tepat. Harga BBM dunia naik tidak terkendali dan harga di dalam negeri terpaksa disesuaikan, Kementerian BUMN langsung bergerak cepat melalui percepatan program kendaraan listrik ini supaya konsumsi BBM dapat dikurangi,” ujarnya.