Wamenkeu: Sektor Perumahan Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional 


Jakarta – Sektor perumahan dinilai dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global karena penggunaan komponen lokal yang tinggi. 

"Sektor perumahan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global karena sektor perumahan menggunakan bahan baku lokal misalnya sektor ini menggunakan bahan baku dan tenaga kerja asli Indonesia yang dapat memacu aktivitas ekonomi dan berbagai sektor turunannya," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook and Chinese New Year 2025 dikutip Jumat (7/2).

Lebih lanjut, sektor perumahan menjadi salah satu agenda penting yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti tertuang dalam Program Tiga Juta Rumah yang mengemban amanat pemenuhan tiga juta hunian per tahunnya di perdesaan dan perkotaan. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kata Suahasil, pemerintah menilai perlu menggunakan produksi dalam negeri yang berasal dari manufaktur Indonesia dan sumber daya alam Indonesia, karena dapat menciptakan multiplier effect. 

“Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” ujarnya. 

Suahasil menambahkan, BTN sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan untuk perumahan rakyat menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional. 

Secara khusus, Suahasil mengapresiasi peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan di BTN. Pasalnya, dana tersebut menjadi bahan baku untuk disalurkan menjadi kredit konstruksi kepada pengembang dan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai bentuk komitmen dukungan pemerintah terhadap kontribusi BTN terhadap sektor perumahan, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“FLPP adalah program yang sangat besar. Selama satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Saat ini kami sedang menggodok bagaimana agar FLPP lebih kuat lagi," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau di antaranya perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) yang memudahkan KPR tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75% pada Januari 2025 yang diharapkan dapat membantu peningkatan permintaan kredit perumahan. 

"Kami juga mengapresiasi pemerintah yang terus aktif berdiskusi dengan BTN untuk mendukung program Tiga Juta Rumah," tuturnya.

Nixon melanjutkan, melalui acara Economic Outlook ini, menjadi wujud komitmen BTN untuk mendukung para nasabah BTN Prioritas dalam mengambil keputusan yang tepat di tengah tantangan dinamika ekonomi global seperti kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang akan berdampak pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia serta kondisi likuiditas perbankan yang masih cukup ketat.

“Kami berharap stimulus dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Permukiman dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi di sektor perumahan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik,” ujar Nixon.


Penulis : Dirgantara