Jakarta - Proses dan materi uji publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan sangat memberatkan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

“Revisi PP 109/2012 akan berimbas pada mata pencahariaan 2,5 juta petani tembakau. Petani sebagai kelompok marjinal yang paling sulit mendapat akses informasi terkait revisi regulasi tesebut,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)Soeseno, Kamis (28/7).

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), I Ketut Budhyman Mudhara menilai, desakan melakukan revisi PP 109/2012 secara inkonstitusional merugikan petani cengkeh.

“Upaya pengajuan revisi PP 109/2012 bukan kali pertama. Kami di sektor hulu, akan menjadi korban paling hebat dari usulan revisi regulasi ini,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono mengungkapkan, kelompok-kelompok anti tembakau, selalu mendorong terwujudnya kebijakan yang eksesif, dan mendorong regulasi yang melarang semua aktivitas di sektor pertembakauan. Sepanjang bergulirnya wacana revisi regulasi ini, ekosistem pertembakauan tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan realitas.

"Ekosistem pertembakauan telah patuh dengan seluruh pedoman yang ada di PP 109/2012. Tembakau dan produk tembakau adalah barang legal dan aktivitas legal. Kami mohon kepada pemerintah untuk melindungi ekosistem pertembakauan yang telah memberi sumbangsih bagi negeri," tegasnya.

Fakta data resmi pemerintah memperlihatkan bahwa prelavalensi perokok anak yang menjadi justifikasi revisi PP 109/2012 sudah turun.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase anak berusia 10-18 tahun yang merokok mencapai 9,65% pada 2018. Angkanya kemudian menurun menjadi 3,87% pada setahun setelahnya. Pada 2020, persentase anak berusia 10-18 tahun yang merokok kembali merosot menjadi 3,81%.