Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan jumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72,44 triliun pada 2022.

“Saya ingin memaparkan PMN untuk tahun 2022. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk penugasan sebesar 80% dan restrukturisasi 6,9%. Jadi, kalau dikumulatifkan ada 87% hal-hal yang tidak terelakkan,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).

Erick merinci PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan PMN sebesar Rp31 triliun dengan penggunaan dananya untuk mendukung pembangunan jalan tol, holding BUMN sektor pariwisata Rp9,3 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp8,23 triliun.

Selanjutnya, PT BNI (Persero) Tbk dicanangkan anggaran PMN Rp7 triliun untuk pengembangan bisnis, PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun, Perum Perumnas Rp2 triliun.

PT BTN (Persero) Tbk membutuhkan PMN Rp2 triliun, PT RNI (Persero) Rp1,2 triliun, BPUI Rp2 trliun, KAI KCJB Rp4,1 triliun, serta Perum Damri Rp250 miliar.

“Jadi, totalnya sekitar Rp72,44 triliun. Nah, dari rapat bulanan dengan Kementerian Keuangan angka ini belum ketemu, tetapi kurang lebih 90% dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan dari anggota dewan,” tegasnya.