Jakarta – Rencana Uni Emirat Arab (UEA) menurunkan bea masuk untuk bahan baku plastik sangat memberatkan industri petrokimia nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, rencana penurunan bea masuk untuk bahan baku plastik akan mengancam industri petrokimia dalam negeri yang saat ini sedang gencar membangun.

“Rencana tersebut akan menghilangkan kepercayaan investor, karena bahan baku dari UEA akan banjir di dalam negeri,” katanya, Senin (6/6).

Sedangkan Wakil Ketua Komite Tetap Industri Kimia Hulu Inaplas Edi Rivai menilai, rencana tersebut sangat memberatkan industri petrokimia berbahan baku plastik nasional.

“Jika aturan tersebut disetujui pemerintah, akan menjadi ancaman industri petrokimia dalam negeri yang sedang giat membangun dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan Produk Polyethylene LLDPE,” paparnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Indonesia akan menjadi produsen petrokimia utama di Asean seiring dengan peningkatan investasi dan ekspansi.

Pada tahun 2020 hingga 2030, pemerintah tengah mengawal proyek-proyek pembangunan industri kimia raksasa yang total nilai investasinya mencapai US$31 miliar. Investasi tersebut akan memperkuat komoditas di sektor kimia hulu dan mampu mensubstitusi produk petrokimia yang masih diimpor seperti etilena, propilena, BTX, butadiena, polietilena (PE), dan polipropilena (PP).

Saat ini, kapasitas industri nasional untuk produk-produk tersebut mencapai 7,1 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin tumbuh, diperlukan peningkatan kapasitas produksinya.

Namun, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) telah melaksanakan perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement / IUAE-CEPA).

UEA berencana mengajukan opsi penurunan bea masuk (bisa sampai nol) untuk produk dengan kode HS 39. Kode tersebut adalah untuk bahan baku plastik di industri petrokimia.