OJK: Perdagangan karbon buka peluang investasi hijau Indonesia


Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai implementasi kebijakan perdagangan karbon kehutanan membuka peluang investasi hijau bagi Indonesia.

“Ini merupakan satu wujud kerja cepat Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) serta jajaran dalam merespons tantangan di sektor kehutanan, khususnya melalui pembukaan peluang investasi global melalui pasar karbon sukarela,” kata Friderica dalam keterangan bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Jakarta, Senin.

Menurut dia, terbukanya pasar karbon sukarela menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor kehutanan di tingkat global.

Oleh karena itu, lanjut dia, OJK mendukung penguatan ekosistem pembiayaan hijau agar perdagangan karbon dapat berkembang secara kredibel, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Kemenhut menyetujui penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).

Friderica mengatakan peluncuran perdagangan karbon kehutanan tersebut sekaligus merupakan momen bersejarah yang menunjukkan bahwa berbagai agenda strategis dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, ia juga mengapresiasi Kemenhut yang bergerak cepat menjawab tantangan pengembangan ekonomi hijau melalui sektor kehutanan.

“Saya sangat berbahagia dan bergembira menjadi bagian dari satu momen bersejarah pada ini. Ini menjadi satu bukti bahwa di negara ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin asal semua lembaga mau bersinergi dan berkolaborasi, tentu dengan kepemimpinan yang kuat dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan juga dari menteri beserta semua pihak,” kata Friderica.

Di sisi lain, peluncuran perdagangan karbon kehutanan melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) itu pun menandai dimulainya implementasi perdagangan karbon pada proyek-proyek yang telah siap diperdagangkan.

“Sinergi antara Kementerian Kehutanan, OJK, kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku usaha dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun pasar karbon Indonesia yang mampu menarik minat investor global sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan Indonesia,” katanya.


Editor : Eko