Jakarta - Proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) masih terus berjalan meskipun belum ada titik temu.

Terakhir, Vale Indonesia telah setuju untuk melepas 14% kepemilikan saham. Namun, jumlah divestasi 14% belum bisa menjadikan INCO menjadi milik Indonesia.

Selain itu, pihak Vale juga belum menyampaikan berapa harga yang harus dibayarkan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk akuisisi 14% saham tersebut.

Dari sisi pemerintah dan DPR mengharapkan divestasi yang dilakukan bisa membuat Indonesia menjadi pemegang saham pengendali dan aset tambang nikel ini bisa terkonsolidasi di dalam negeri.

Pada dasarnya Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dalam proses divestasi ini, karena memiliki kuasa dalam perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Vale Indonesia. Tanpa perpanjangan izin, maka Vale Indonesia akan berhenti beroperasi pada 2025 dan aset tambang ini dikembalikan ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebelumnya menjanjikan keputusan mengenai divestasi Vale Indonesia akan keluar pada akhir bulan ini.

“Keputusan terkait divestasi harus mengutamakan kepentingan nasional. Divestasi harus ditujukan untuk industrialisasi dan hilirisasi nasional, dengan tetap melindungi kepentingan investor,” katanya.

Titah Jokowi ini diikuti oleh tiga menterinya, yang menegaskan pentingnya membawa Vale Indonesia kembali ke pangkuan negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pencatatan aset dan cadangan Vale Indonesia dapat dilakukan di Indonesia. Pasalnya, selama ini aset dan cadangan INCO masih tercatat di Kanada.

"Kita mau aset dan cadangan tercatat di Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, selama ini Vale tidak mempercepat investasinya di Indonesia meski telah lama beroperasi. Ada investasi baru dilakukan ketika nikel mulai jadi primadona.

“Diharapkan MIND ID bisa menjadi pemegang saham pengendali Vale Indonesia. Dengan kepemilikan negara yang dominan di Vale Indonesia, maka Indonesia memiliki perusahaan tambang yang setara dengan negara lain,” tuturnya.

Lebih lanjut, BUMN siap mengambil saham Vale Indonesia, dan siap secara finansial.

"BUMN sudah memiliki dana dan punya net income sekitar Rp250 triliun, jadi ada uangnya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, keterlibatan BUMN dan BUMD harus lebih besar dalam pertambangan, khususnya hilirisasi. Dengan begitu, cita-cita untuk memiliki ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai, bisa tercapai.

“Yang terpenting adalah semua produksi pertambangan, kita dorong kepada hilirasi yang melibatkan BUMN dan BUMD, jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjangan, jika tidak melibatkan BUMN atau BUMD. Harus negara yang mengambil peran maksimal,” kata Bahlil.

Dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya, maka hasil divestasi Vale Indonesia harus tetap mengutamakan negara, sebelum mendapatkan perpanjangan izin. Adapun perpanjangan izin tambang berada di ranah Kementerian ESDM dan masih dalam proses.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin tasrif menilai nantinya Vale Canada Limited (VCL) akan tetap memegang hak pengendali operasional untuk aset tambang PT Vale Indonesia.

“Hal ini dengan mempertimbangkan pengalaman dan keahlian operasional yang dimiliki perusahaan asing tersebut dalam kegiatan tambang. Apabila MIND ID akhirnya tidak mau mengakuisisi saham Vale sebesar 14% tersebut, pemerintah akan membuka opsi dengan melepasnya ke publik melalui Bursa Efek Indonesia. Hal ini seperti yang dilakukan sebelumnya, di mana kepemilikan saham publik di PT Vale Indonesia saat ini telah mencapai 21,18%,” tegasnya.

Secara prosedur, divestasi saham Vale harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat. Bila pemerintah pusat tidak mengambil, maka divestasi ditawarkan kepada BUMD, swasta nasional dan terakhir kepada bursa saham.

Divestasi ke pasar saham membuat hasil divestasi Vale bisa dilakukan kepada siapa saja, termasuk investor asing. Hal ini tercermin dari 20,7% saham Vale yang dilepas ke publik pun mayoritas dimiliki oleh asing, termasuk yang memiliki afiliasi kepada Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.