Kuala Lumpur, Malaysia, (ANTARA/PRNewswire)- Akhir-akhir ini, RSPO mengamati adanya berbagai pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terkait draf Standar RSPO 2024 yang berhubungan dengan Padiatapa (Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan bebas deforestasi yang diterbitkan oleh InfoSawit dan Greenpeace.

RSPO sangat bangga dengan revisi Prinsip dan Kriteria RSPO 2024 dan Standar Petani Kecil Mandiri 2024. Kedua standar ini telah dikembangkan oleh anggota RSPO melalui proses yang panjang, transparan, dan inklusif yang mencerminkan komitmen kami terhadap keberlanjutan, hak-hak masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Standar ini dengan suara bulat disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, dan diusulkan untuk disetujui pemakaiannya oleh  Anggota RSPO dalam Sidang Umum di Bangkok, Thailand, pada tanggal 13 November 2024. Semua standar tersebut merupakan kemajuan signifikan untuk memastikanpertumbuhan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui standar yang dapat diterapkan dan diaudit.

RSPO tetap berkomitmen untuk memperkuat implementasi FPIC

Salah satu pokok penting dari Standar baru ini adalah memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia. RSPO menegaskan bahwa tidak ada pengurangan persyaratan Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC/Padiatapa) dalam standar yang telah diperbarui ini. Sebagai organisasi kemitraan global, kami tetap berkomitmen penuh untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat melalui proses FPIC yang kuat dan jelas, sehingga memastikan bahwa kelompok terdampak mendapatkan informasi lengkap dan telah memberikan persetujuan sebelum pembangunan apa pun dilakukan di tanah mereka.

Untuk itu, RSPO akan terus bekerja sama dengan para anggotanya, termasuk pekebun dan LSM sosial, untuk memperkuat cara penerapan persyaratan FPIC di lapangan, terutama di area yang masih diperdebatkan karena masalah yang belum selesai.

Standar RSPO baru ini mengadopsi pendekatan lebih baik terhadap deforestasi

Standar RSPO telah melarang konversi hutan primer sejak tahun 2005 dan melarang deforestasi (berdasarkan penilaian NilaiKonservasi Tinggi terhadap hutan dan Stok Karbon Tinggi dalam lingkungan dengan karbon tinggi) sejak tanggal 15 November 2018.

Berbeda dengan laporan yang tidak akurat dari Greenpeace, penanganan deforestasi tetap menjadi kriteria utama dalam Standar RSPO. Revisi tahun 2024 ini dibuat berdasarkan landasan kuat yang ditetapkan oleh Prinsip dan Kriteria (P&C) tahun 2018, dengan menyempurnakan dan meningkatkan komponen utama untuk mengatasi kesulitan implementasi. Inti revisi ini adalah penerapan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (NKT-SKT) yang terintegrasi. Definisi revisi SKT menekankan pada proksi, seperti penyimpanan karbon di permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah, untuk mengukur bagaimana karbon diserap di dalam ekosistem hutan dan secara eksplisit mengacu pada Panduan Penilaian NKT-SKT Terpadu, yang menggabungkan komponen dasar dari Toolkit SKT.

Sertifikasi RSPO tetap selaras dengan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Terlepas dari kemungkinan penundaan implementasi EUDR, RSPO akan terus mempersiapkan diri untuk mendukung kepatuhan para anggotanya. RSPO akan segera beralih ke sistem penelusuran digital yang baru, yakni prisma, agar anggotanya dapat memasukkan data geolokasi yang sesuai dengan EUDR ke catatan penelusuran mereka dan mempermudah kepatuhan terhadap Sertifikasi RSPO maupun Persyaratan EUDR.

Perlu diperhatikan, sebagai standar global, RSPO berusaha memadukan berbagai persyaratan peraturan di luar EUDR, termasuk peraturan bebas deforestasi di wilayah lain dan persyaratan peraturan mengenai hak asasi manusia, tenaga kerja, dan isu-isu keberlanjutan lainnya seperti kebijakan gender, pestisida, dan pengelolaan air.

RSPO tetap berkomitmen untuk mendukung produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang menyeimbangkan manfaat sosial,lingkungan hidup, dan ekonomi secara adil. Kami berharap untuk dapat terus berdialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan Standar RSPO 2024 dengan integritas dan transparansi tertinggi.