Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan perjalanan hadirnya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berawal dari tantangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah.

“Berawal dari rapat bersama Pak Presiden, beliau tanya bagaimana kita mau maju kalau sampah saja kita tidak bisa atasi. Bali itu wisatawan protes, bagaimana cara mengatasi. Semua akhirnya komentar tapi saya diam karena dalam hati sampah bukan urusan saya,” kata Zulhas di Denpasar, Bali, Rabu.

Akhirnya, Presiden Prabowo justru bertanya ke dirinya sebagai Menko Pangan, sehingga Zulhas mulai dari meminta dibuatkan legalitas keputusan Presiden (keppres) dan meminta waktu setidaknya dua tahun untuk menyelesaikan tantangan tersebut.

Menko Zulhas kemudian menggandeng PLN dan Menteri Lingkungan Hidup saat itu yaitu Hanif Faisol Nurofiq untuk berdiskusi, dan dipecahkan bahwa masalah sampah tak kunjung selesai sebab regulasinya rumit.

“Yang di Surabaya saya ambil contoh, kalau saya mau membangun seperti PSEL ini maka saya harus dapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan DPRD Provinsi, persetujuan mengenai tipping fee-nya, subsidinya yang harus diputuskan oleh Gubernur dan DPRD. Sampai situ pengusahanya sudah 'stroke',” ujarnya.

Selain persyaratan yang banyak, dalam penanganan sampah kerap kali penggagas direpotkan dengan regulasi berbelit yang mengoper mereka dari satu kementerian ke kementerian lain.

“Regulasi itu ternyata memang luar biasa menghambat program-program, dan saya sampaikan semua program ini programnya Bapak Presiden, kami hanya mengawal yang mengerjakan Pak Gubernur, Pak Bupati ini,” ucapnya.

Akhirnya dalam waktu cepat, Kemenko Pangan dibantu Danantara Indonesia menyelesaikan berbagai kerja sama dan memilih Bali sebagai lokasi pertama dibangunnya PSEL.

Setelah pagi ini melakukan groundbreaking, Menko Pangan menargetkan PSEL rampung dan beroperasi di semester awal 2028, sehingga menjawab arahan Presiden Prabowo.

“Sampah yang rumit 11 tahun cuman dua kebijakan, sekarang kita sudah bisa luncurkan, jadi kata kuncinya kerja sama, aturannya bagus, niat kita semua bagus, tidak ada risiko moral, kita bisa,” kata Zulhas.

Meski demikian, Menko Pangan mengingatkan bahwa perjalanan PSEL belum berakhir di pembangunan di Bali, sebab rencana awal ada 34 aglomerasi termasuk Bali yang akan dibuat dalam waktu dekat.

Sambil berjalan membangun teknologi ini, Menko Pangan mengajak masyarakat memanfaatkan alternatif atau inovasi penanganan sampah skala kecil di rumah tangga dan melakukan pemilahan sampah.

“PSEL yang akan diluncurkan ini (34 aglomerasi) baru menyelesaikan 22,5 persen. Sementara itu masih ada 77,5 persen (masalah sampah), itu nanti bisa dengan berbagai teknologi sederhana,” tutur Zulhas.