Bengkayang (ANTARA) - “Anak-anak, coba keluarkan uang yang kalian punya di saku," kata Carsan, seorang guru yang akrab disapa Asep Dea, saat berdiri di depan kelas SDN 08 Risau, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 

Satu per satu tangan kecil bergerak merogoh saku. Beberapa siswa mengeluarkan lembaran rupiah yang sudah lusuh. Ada pula yang menunjukkan uang kertas ringgit Malaysia.

Pemandangan itu tidak asing bagi Asep. Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tempat ia mengajar, ringgit juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sinyal telepon Malaysia bahkan kerap tertangkap, sementara kebutuhan tertentu warga diperoleh dari Sarawak.

Asep kemudian mengangkat pecahan Rp100 ribu.

“Lihat gambar pahlawan dan pemandangan di lembaran ini. Ini adalah rupiah, uang resmi negara kita, Indonesia. Setiap lembar yang kalian pegang punya cerita tentang perjuangan dan keindahan tanah air kita sendiri,” kata Asep Dea.

Anak-anak itu diajak mengenali gambar pahlawan, ciri-ciri keamanan uang, meraba teksturnya, hingga mengikuti simulasi jual-beli menggunakan rupiah.

Pelajaran sederhana itu memiliki makna lebih dalam di wilayah perbatasan. Sebab, bagi Asep, mengenalkan rupiah kepada anak-anak bukan sekadar mengajarkan nilai pecahan, melainkan menanamkan identitas dan rasa memiliki Indonesia. 

Bagi dia, menjaga rupiah tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Ia bisa dimulai dari ruang kelas, dari percakapan sederhana dengan anak-anak yang kelak menjadi generasi penerus di kawasan perbatasan. 

Di kawasan terdepan seperti Jagoi Babang, paparan terhadap mata uang asing terjadi secara alami sejak mereka mulai mengenal lingkungan. Jika tidak dikenalkan dan dibiasakan sejak kecil, kebergantungan pada mata uang asing dapat mengikis rasa kepemilikan terhadap identitas nasional.

"Mengajarkan rupiah kepada anak-anak bukan sekadar soal hitung-hitungan matematika atau daya beli, melainkan tentang membangun fondasi kesadaran berbangsa," ujar Asep.

Sebagai pendidik, guru memiliki peran strategis untuk menyisipkan edukasi rupiah di tengah rutinitas pembelajaran. Edukasi ini tidak harus terpisah menjadi mata pelajaran khusus yang kaku, melainkan bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari.

Lewat permainan peran, cerita sejarah di balik gambar pahlawan, hingga pembiasaan menabung dengan rupiah, guru membentuk sudut pandang baru bagi siswa.

Di perbatasan, penjaga kedaulatan negara bukan hanya prajurit tentara yang berjaga di pos-pos pemeriksaan, tetapi juga para guru dan anak-anak sekolah yang secara konsisten mempertahankan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah di tanah mereka sendiri.

Menjaga kedaulatan rupiah secara sederhana juga terlihat dari kebiasaan  di Toko Victory di Simpang Take, Kecamatan Jagoi Babang.

Toko yang dikelola Fanny (31), menantu dari pemilik toko asal Manado, itu menjadi salah satu tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mendapatkan layanan transaksi keuangan. Toko ini sudah menjadi mitra bank puluhan tahun.

Papan nama toko yang mulai memudar tetap mudah dikenali warga. Kalimat sederhana bahkan kerap terdengar di tengah aktivitas masyarakat: “Kalau mau tarik uang atau transfer, ke Victory saja.”

Meski berada dekat dengan Malaysia dan sering melayani pembeli dari negara tetangga, harga barang di toko tersebut tetap menggunakan rupiah.

“Kalau mereka belanja di sini tetap pakai rupiah. Harga di rak juga tetap rupiah,” kata Fanny.

Pembeli dari Malaysia yang datang berbelanja pun menyesuaikan diri dengan mata uang yang berlaku di wilayah Indonesia.

Fanny mengatakan pembeli dari Malaysia cukup sering datang, terutama ketika mobilitas masyarakat meningkat karena kegiatan adat  di wilayah Bengkayang.

Bagi Fanny, penggunaan rupiah dalam transaksi sehari-hari sudah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diperdebatkan meski jarak geografis dengan Malaysia sangat dekat.

Dua dekade perubahan

Lebih dari dua dekade berada di lingkungan perbatasan dan beberapa kali pindah mengajar di beberapa sekolah di sana membuat Asep menyaksikan banyak perubahan masyarakat, termasuk cara warga memperoleh dan menggunakan layanan keuangan.

Dia melihat begitu banyak perubahan soal layanan ekonomi dan perbankan di daerah itu dibandingkan ketika pertama kali dia mengajar pada 2002 di SD Wirata 3, Sentimok, Desa Kumba, kawasan perbatasan Sambas dan Sajingan Besar. 

Dulu, warga harus menempuh perjalanan menuju pusat kecamatan Bengkayang sekitar dua setengah jam dengan kendaraan bermotor untuk mendapatkan layanan perbankan. Kini, layanan keuangan semakin dekat melalui agen perbankan dan layanan digital yang mulai tumbuh di sejumlah desa. 

Dia merasakan bagaimana digitalisasi keuangan membuat transaksi lebih mudah. Kehadiran layanan keuangan di dekat permukiman juga membuka peluang masyarakat untuk lebih terhubung dengan sistem ekonomi formal. 

Layanan keuangan kini dapat ditemui di sekitar Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang, Jagoi Take,  hingga Seluas. Sejumlah agen juga hadir di wilayah seperti Risau dan Sentangau Jaya. Bagi masyarakat desa di sekitar perbatasan itu, keberadaan agen perbankan membuat layanan keuangan tidak lagi terasa sejauh dulu.

Warga dapat melakukan transfer, menyetor uang, menarik tunai hingga menerima kiriman tanpa harus mengeluarkan ongkos perjalanan besar menuju pusat kota. 

Dalam praktiknya, masyarakat perbatasan masih menggunakan dua pola transaksi. Untuk aktivitas pertanian dan perkebunan seperti sawit, lada serta hasil produksi lainnya, uang tunai masih banyak digunakan.

Sementara itu, transaksi digital mulai tumbuh pada sektor perdagangan harian. Warung, toko kebutuhan pokok, toko pertanian hingga kalangan anak muda dan aparatur sipil negara mulai terbiasa menggunakan transaksi nontunai.

QRIS juga semakin mudah ditemukan di sejumlah tempat usaha.

Meski demikian, digitalisasi belum sepenuhnya tanpa hambatan. Persoalan jaringan internet masih menjadi tantangan di kawasan perbatasan. 

Selain infrastruktur jaringan, literasi keuangan digital juga menjadi pekerjaan rumah. Sebagian masyarakat, terutama yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, masih membutuhkan pendampingan agar memahami keamanan transaksi, perlindungan data pribadi dan potensi penipuan. 

Juga adanya godaan untuk menggunakan ringgit yang nilainya lebih tinggi.

Kedekatan Jagoi Babang dengan Sarawak membuat penggunaan ringgit menjadi sesuatu yang tidak asing. Apalagi nilai nominal ringgit yang lebih tinggi dibandingkan rupiah terkadang membuat sebagian orang menganggap mata uang Malaysia lebih menguntungkan.

Di beranda negeri itu, menjaga Rupiah akhirnya bukan hanya tentang uang. Ia tentang kesadaran untuk tetap menjadi tuan rumah di tanah sendiri.

Perkuat edukasi dan sosialisasi

Penggunaan rupiah di kawasan perbatasan Jagoi Babang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan NKRI, tetapi juga perlu diperkuat dengan edukasi dan sosialisasi.

Camat Jagoi Babang Saidin mengatakan, penggunaan rupiah di seluruh wilayah NKRI, termasuk kawasan perbatasan, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Menurut dia, penggunaan rupiah di wilayah perbatasan memiliki makna lebih luas karena menjadi salah satu simbol kehadiran dan kedaulatan negara di tengah aktivitas masyarakat yang berinteraksi langsung dengan  Malaysia.

Selain sebagai alat pembayaran yang sah, kata dia, penggunaan rupiah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.

Untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap rupiah, pemerintah kecamatan bersama pemangku kepentingan terkait terus mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan rupiah.

Di sinilah kata dia, peran perbankan dan Bank Indonesia menjadi penting, terutama untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat literasi digital dan memastikan masyarakat perbatasan memiliki pilihan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

"Kami selalu melaksanakan sosialisasi cinta rupiah kepada masyarakat di perbatasan dengan menggandeng Bank Indonesia," kata Saidin. 

Perluas QRIS antarnegara

Bagi Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat daerah perbatasan memang juga menjadi perhatian serius dengan memperkuat layanan perbankan digital.

"Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam adopsi QRIS Antarnegara," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya di Pontianak, belum lama ini.

Menurut dia, penguatan transaksi digital lintas negara tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga dapat mendukung perdagangan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, Bank Indonedia memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS Antarnegara ke tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni Entikong, Badau, dan Jagoi Babang pada 2026 untuk memperkuat konektivitas ekonomi dengan Malaysia.

Doni mengatakan posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi peluang strategis untuk memperluas transaksi digital lintas negara. Untuk memperluas pemanfaatan QRIS Antarnegara, BI Kalbar menggagas QRIS Betang atau Bangun Ekosistem Transaksi Antar Negara sebagai pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor.

"Melanjutkan kesuksesan program Layanan Batas Negara atau LENTERA yang diinisiasi di PLBN Aruk tahun lalu, kami memperluas program ke tiga PLBN di 2026," kata Doni.

QRIS Betang mencakup tiga pendekatan, yakni QRIS Betang Perbatasan, QRIS Betang Perbankan, serta QRIS Betang Kegiatan dan Komunitas.

Melalui QRIS Betang Perbatasan, BI memperkuat digitalisasi pembayaran di kawasan PLBN, termasuk pada pasar wisata, perhotelan, serta sektor makanan dan minuman.

QRIS Betang Perbankan mendorong industri perbankan memperluas transaksi QRIS Antarnegara melalui edukasi dan kompetisi transaksi inbound, sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme QRIS lintas negara.

QRIS Betang Kegiatan dan Komunitas dikembangkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku pariwisata, pemerintah daerah, serta komunitas. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui agenda Summer School lintas negara bersama Universitas Tanjungpura dan perguruan tinggi dari Malaysia.

Menurut Doni, pengembangan ekosistem QRIS di Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan positif.

Hingga Juni 2026, jumlah merchant QRIS mencapai 552.673 atau tumbuh 28,94 persen secara tahunan. Sebanyak 74,17 persen di antaranya merupakan usaha mikro.

Dari sisi transaksi, nilai transaksi QRIS di Kalimantan Barat mencapai Rp6,5 triliun atau tumbuh 112,04 persen secara tahunan. Sedangkan volume transaksinya mencapai 62,9 juta  atau tumbuh 131,97 persen.

Jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Barat hingga periode tersebut mencapai 875 ribu orang.

Menurut Doni, pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, termasuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan dari negara tetangga.

Selain QRIS Antarnegara, BI Kalbar terus memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai sektor, di antaranya melalui QRIS Tap pada transportasi darat DAMRI, QRIS pada transportasi air sampan Bardan-Siantan, serta perluasan pembayaran digital pada sektor ritel dan pariwisata.

"Kami berharap QRIS Betang dapat menjadi gerakan bersama, bukan hanya inisiatif Bank Indonesia, tetapi juga kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan masyarakat," kata Doni. 

Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan digital dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk pelaku UMKM yang kini semakin banyak menerima pembayaran nontunai.