CGTN: Mengapa reformasi menyeluruh sangat penting bagi Tiongkok?
Beijing, (ANTARA/PRNewswire)- Di Museum Nasional Tiongkok, 109 stempel resmi pemerintah dipamerkan sebagai koleksi khusus. Penggunaan stempel tersebut, berasal dari Binhai New Area, Tianjin, dihapus pada 2014 setelah pemerintah setempat membentuk dinas administratif dan perizinan, serta melebur ratusan unit administratif dan perizinan dalam satu departemen. Maka, 109 stempel resmi tersebut digantikan satu stempel.
Pada 2014, meski konsep ekonomi pasar dengan paham sosialisme telah diperkenalkan lebih dari dua dekade sebelumnya, kegiatan bisnis masih menyimpan banyak tantangan. Menurut anggota legislatif dari Kongres Rakyat Tingkat Tianjin, satu proyek investasi, mulai dari tahap pengadaan lahan hingga memperoleh seluruh prosedur perizinan administratif, membutuhkan lebih dari 30 izin pemerintah dan lebih dari 100 stempel resmi pemerintah. Seluruh proses ini memakan waktu minimum 272 hari kerja.
Sebanyak 109 stempel yang dipamerkan di museum nasional tersebut melambangkan tekad Tiongkok untuk memperluas reformasi kelembagaan. Selama bertahun-tahun, demi memfasilitasi bisnis, Dewan Negara Tiongkok telah membatalkan atau mendelegasikan lebih dari 1.000 perizinan kepada dinas tingkat rendah, serta memangkas lebih dari 90% jumlah proyek investasi yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat.
Mengapa reformasi menyeluruh penting
Tiongkok meluncurkan reformasi dan kebijakan pintu terbuka pada 1978. Dalam 46 tahun terakhir, Tiongkok telah bertransformasi dari perekonomian miskin dan terbelakang menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia.
"Reformasi dan kebijakan pintu terbuka merupakan alasan utama di balik kemampuan Tiongkok mengikuti perkembangan zaman," ujar Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam sebuah simposium pada 2023. Xi menambahkan, "Agar modernisasi Tiongkok terus berjalan, kita harus memperluas reformasi dan kebijakan pintu terbuka, terus membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif di tengah masyarakat, serta mewujudkan dan meningkatkan dinamika sosial."
Tiongkok memulai sidang pleno ketiga Komite Sentral Ke-20 Partai Komunis Tiongkok di Beijing, Senin lalu. Sidang ini akan membahas upaya memperluas reformasi dan meningkatkan modernisasi Tiongkok.
Menurut Wang Chunguang, seorang peneliti Chinese Academy of Social Sciences, Tiongkok kini memasuki zona "deep water" dalam proses reformasi, bahkan menghadapi pekerjaan yang semakin kompleks dan mendesak, seperti merosotnya efektivitas dibandingkan reformasi sebelumnya, jalur yang tidak menentu menuju reformasi berikutnya, serta perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional. Jika gagal menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik lewat reformasi, maka modernisasi Tiongkok kelak terhambat.
Fan Weiqing, Profesor Madya di Wuhan University, menjelaskan, babak baru revolusi sains-teknologi dan transformasi industri tengah berlangsung di seluruh dunia. Persaingan sains-teknologi pun semakin sengit. Untuk itu, reformasi menyeluruh sangat berperan dalam inovasi teknologi Tiongkok, bahkan "menentukan" masa depan Tiongkok.
"Demi mengatasi kontradiksi dan tantangan luar biasa dalam pembangunan Tiongkok ke depan, kita harus memperluas reformasi dan kebijakan pintu terbuka," ujar Xi. Dia sangat memprioritaskan reformasi menyeluruh. Satu tahun setelah menjabat Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada 2012, pemerintah pusat mengambil keputusan untuk memperluas reformasi secara menyeluruh. Tujuannya, meningkatkan dan mengembangkan sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok, serta menjalankan modernisasi sistem dan kapasitas tata kelola pemerintah.
Bagaimana Tiongkok memperluas reformasi?
Sejak itu, para pemimpin Tiongkok telah menyusun rencana untuk memperluas reformasi, bahkan Tiongkok telah melaksanakan lebih dari 3.000 rencana reformasi yang meliputi reformasi Partai dan kelembagaan negara, reformasi lahan pedesaan, reformasi badan usaha milik negara, reformasi keuangan, transformasi hijau, dan reformasi sistem kesehatan.
Di antara semua reformasi tersebut, reformasi ekonomi menjadi fokus utama. Xi telah memperjuangkan peran pasar sebagai unsur yang "menentukan" alokasi sumber daya. Hal ini merupakan sinyal kuat penyesuaian kebijakan. Istilah "menentukan" menjadi "dasar" pernyataan resmi sebelumnya.
Berdasarkan instruksi Xi, Tiongkok membentuk badan pengembangan ekonomi swasta untuk membantu perusahaan swasta, serta meningkatkan reformasi keuangan agar perusahaan swasta mendapatkan pembiayaan. Lewat badan khusus ini, pemerintah Tiongkok juga menggencarkan reformasi badan usaha milik negara (BUMN) guna mengoptimalkan sistem perusahaan modern. Di sisi lain, daftar negatif pun diberlakukan untuk akses pasar sehingga pelaku swasta bisa merambah bidang-bidang yang sebelumnya dibatasi oleh daftar tersebut.
Reformasi telah mendatangkan hasil yang luar biasa. Rencana aksi selama tiga tahun untuk reformasi BUMN (2020-2022) mengalihkan lebih dari 165.000 BUMN menjadi perseroan terbatas, atau perusahaan yang kepemilikannya dibatasi oleh saham. Sekitar 38.000 BUMN juga membentuk dewan direktur. Pada periode 2012-2023, jumlah perusahaan swasta di Tiongkok meningkat lebih dari empat kali lipat. Bahkan, porsi perusahaan swasta terhadap seluruh jumlah perusahaan meningkat dari sekitar 80% menjadi lebih dari 92%.
Menurut laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada 2020, berkat reformasi yang berjalan stabil dan kuat, Tiongkok telah meningkatkan iklim usaha dengan luar biasa. Hasilnya, Tiongkok tercantum dalam daftar 10 negara terbaik yang menjalankan reformasi di dunia selama dua tahun berturut-turut.
Penulis : Adityawarman
