Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyiapkan ekspansi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan bahwa perseroan melihat potensi besar untuk penyaluran KPP di Yogyakarta, seiring meningkatnya UMKM di sektor perumahan serta sektor-sektor terkait lainnya di kota ini.

"Yogyakarta menawarkan potensi besar untuk penyaluran KPP karena selama ini kontribusinya cukup konsisten terhadap portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi BTN, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Hermita dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/11).

Dalam dua tahun terakhir, kata Hermita, pertumbuhan KPR subsidi di Yogyakarta terus meningkat secara konsisten. 

"Yogyakarta memiliki potensi sinergi yang besar antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta keberadaan banyak pengembang rumah subsidi yang aktif,” ungkapnya.

Selain itu juga memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan stabil, ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM yang tumbuh seimbang dan saling mendukung, serta penduduk berusia muda di Yogyakarta terus meningkat, sehingga memicu permintaan terhadap hunian dengan biaya terjangkau. 

“Hal ini didukung ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan di wilayah sekitar kota Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Kulonprogo,” ujarnya.

Adapun program KPP diharapkan memperluas jangkauan pembiayaan kepada mereka yang berperan langsung dalam ekosistem perumahan rakyat.

Sebelumnya, Hermita mengatakan bahwa BTN berharap dapat menjadi penyalur terbesar untuk KPP dari total anggaran senilai Rp130 triliun.

Untuk menopang upaya tersebut, BTN telah melakukan beberapa langkah strategis, yakni di antaranya pelatihan intensif tenaga pemasaran (sales force) mengenai fitur, skema dan manfaat KPP agar mampu menjelaskan secara tepat kepada masyarakat. 

Kemudian, integrasi sistem digital untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi data. Lalu, BTN melakukan kolaborasi lintas divisi, terutama antara unit KPR, KUR, dan pembiayaan perumahan untuk memastikan pendekatan yang terpadu. 

Selain itu, juga menawarkan program insentif dan monitoring kinerja sales agar penyaluran lebih efektif. Saat ini BTN menawarkan suku bunga yang menarik untuk program KPP hanya sekitar 5,99 persen hingga Desember 2025.

“BTN juga memperkuat jaringan dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan koperasi perumahan untuk memperluas basis penerima KPP,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai positif langkah tersebut karena banyak masalah perumahan rakyat di Yogyakarta bisa diselesaikan misalnya UMKM butuh tambahan modal bisa diselesaikan oleh BTN dan Bank BPD DIY.

"Masalah menyangkut developer dan kontraktor bisa diselesaikan. Bank BPD DIY juga diharapkan membuka counter pelayanan agar rakyat dibuat mudah dan cepat," tutur Ara.

Ara menilai masalah bunga juga terselesaikan dengan bisa memberikan bunga kompetitif sehingga UMKM, developer dan kontraktor bisa merasakan program yang sebelumnya belum ada.

"Mereka bisa meminjam sampai Rp20 miliar. Jadi tidak harus lahir orang kaya baru tapi pengusaha UMKM yang lahir dari Yogyakarta," kata dia.

Staff Khusus Kepresidenan Muhammad Qadari mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi pada tahun sebelumnya mencapai 200 ribu dan saat ini mencapai 350 ribu. Sedangkan perbaikan perumahan mencapai 400 ribu unit.

"Diharapkan program ini bisa meningkat menjadi 700 ribu sampai 1 juta dan industri properti bisa menjadi penopang ekonomi nasional," ujarnya.