Jakarta (ANTARA) - ASEAN Economist United Overseas Bank (UOB) Enrico Tanuwidjaja menilai penguatan sektor manufaktur menjadi salah satu kunci untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan sekaligus membangun keyakinan konsumen guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Enrico menilai kinerja ekonomi pada dua triwulan pertama 2026 mendapat dorongan kuat dari konsumsi pemerintah, sedangkan konsumsi rumah tangga belum menjadi pendorong sekuat yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan secara berkelanjutan.

“Confidence konsumen Indonesia ini harus dibangun. Salah satu jalan, sektor manufaktur harus digenjot,” kata Enrico dalam UOB Media Editors Circle 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penguatan keyakinan konsumen perlu dimulai dengan penciptaan lapangan kerja baru yang berkesinambungan.

Dalam hal ini, manufaktur dinilai dapat menjadi salah satu tulang punggung karena menyediakan basis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang relatif lebih stabil.

Kepastian pekerjaan dan pendapatan kemudian dapat memperkuat keyakinan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatannya, sehingga konsumsi swasta dapat berperan lebih kuat dalam menopang pertumbuhan.

Enrico membandingkannya dengan sebagian kegiatan pada sektor jasa dan digital yang dinilainya lebih sensitif terhadap perubahan kondisi usaha maupun sumber pendanaan.

“Fiskal itu harus digerakkan ke area yang tepat, yang multiplier-nya tinggi, manufaktur salah satunya. Dan itu akan membangun confidence,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 6,87 persen, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,98 persen. Data tersebut juga tercantum dalam paparan UOB.

Pada triwulan I-2026, ekonomi nasional tumbuh lebih tinggi sebesar 5,61 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen secara tahunan, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 21,81 persen. BPS mencatat konsumsi rumah tangga tetap menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut.

Enrico menilai laju konsumsi pemerintah yang tinggi tidak dapat terus-menerus menjadi tumpuan pertumbuhan karena terdapat batas ruang fiskal. Karena itu, sumber pertumbuhan lain perlu semakin diperkuat.

Dalam paparannya, ia melihat investasi menjadi salah satu sumber tambahan pertumbuhan yang perlu dioptimalkan, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang membuat investor bersedia menanamkan kembali keuntungan atau melakukan reinvestment di Indonesia.

Ekspor juga dinilai memiliki ruang untuk diperkuat dengan mengembangkan sektor usaha berbasis produksi domestik, sedangkan belanja pemerintah perlu diarahkan secara lebih berkualitas agar menghasilkan dampak pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian.

“Yang kedua ekspor. Rupiah melemah itu bagus (dapat dimanfaatkan). Kita coba arahkan, galakkan sektor usaha yang berbasis lokal tapi jual ke luar. (Misalnya) Kayu nih jual ke luar. (Harganya) Murah, kita kompetitif,” tutur Enrico.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan serta menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Pada triwulan II saja, investasi mencapai Rp511,8 triliun dan menyerap 742.293 tenaga kerja.

Selain penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi kembali, Enrico menilai stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor penting untuk memperkuat keyakinan pelaku usaha dan konsumen.

Ia mengatakan Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai agenda reformasi untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

“Satu kuncinya, eksekusi (kebijakan) yang mumpuni,” ucap Enrico.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian terus memperkuat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk memperbesar permintaan terhadap produk manufaktur nasional.

Hingga 21 Juli 2026, pemerintah telah menerbitkan 56.555 sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencakup lebih dari 7.000 perusahaan industri. Kemenperin juga menyederhanakan proses sertifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025.

Selain memperkuat pasar domestik, Kemenperin pada 2026 mengalokasikan Rp58,2 miliar untuk program restrukturisasi mesin dan peralatan industri, Rp65,2 miliar untuk penguatan sumber daya manusia industri, serta Rp14,4 miliar untuk penerapan teknologi industri.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur nasional.

Dari sisi manufaktur, Bank Indonesia (BI) mencatat Prompt Manufacturing Index (PMI) pada triwulan II-2026 sebesar 51,43 persen atau masih berada pada fase ekspansi. Indeks tersebut diprakirakan meningkat menjadi 52,32 persen pada triwulan III-2026.

Survei Kegiatan Dunia Usaha BI juga menunjukkan kapasitas produksi terpakai meningkat dari 73,33 persen pada triwulan I menjadi 73,80 persen pada triwulan II-2026. BI memprakirakan kinerja industri pengolahan meningkat pada triwulan III seiring dengan terjaganya permintaan masyarakat.