Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) berharap kebijakan terkait harga gas bumi tertentu (HGBT) dapat diperpanjang atau dilanjutkan demi ketahanan pangan nasional.

“HGBT memiliki dampak langsung terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional. Kami berharap dan mendorong kebijakan HGBT ini diteruskan,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Kamis (21/3).

Rahmad menjelaskan jika harga gas naik maka akan berdampak pada harga pupuk. Jika harga pupuk naik maka tagihan pupuk subsidi akan meningkat, kemudian untuk pupuk nonsubsidi maka harga pupuk yang dibeli petani juga akan meningkat.

Selain itu, menurut Rahmad, apabila harga pupuk naik maka penggunaan di tingkat petani akan berkurang, sehingga akan berimbas pada pengurangan hasil produktivitas pertanian.

“Kalau peningkatan harga pupuk lebih cepat daripada harga komoditasnya, sudah pasti orang akan mengurangi penggunaan pupuk, kalau mengurangi penggunaan pupuk, sudah pasti produktivitasnya akan turun,” papar Rahmad.

Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah bisa melanjutkan kebijakan terkait HGBT demi menciptakan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Sebab HGBT akan berakhir di tanggal 31 Desember 2024.

Rahmad mengaku mendapat informasi bahwa SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian memberikan respon yang baik terhadap kebijakan tersebut.

“Bahkan kemarin saya terakhir di Komisi IV DPR dengan Kementan, hal ini sudah dijadikan salah satu keputusan dimana Kementan dan Komisi IV DPR meminta agar HGBT ini diteruskan. Jadi sepertinya itu baik DPR, pemerintah, kami sebagai produsen pupuk kemudian masyarakat, petani, semuanya menginginkan HGBT ini diteruskan,” tutur Rahmad.

Program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja.