Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memberikan komitmen mendukung pemerintah dalam mewujudkan realisasi program sejuta rumah.

Direktur Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan keseriusan perseroan dalam penyaluran KPR subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terbukti dari selama 72 tahun berdiri konsisten telah menyalurkan kredit dan mengalir lebih dari lima juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen, di mana sebanyak 3,5 juta unit diantaranya merupakan KPR Subsidi yang diperuntukkan bagi MBR.

"Tahun lalu saja, kami telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 117.699 unit dengan nilai Kredit Rp17,15 triliun," dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/2).

Dijelaskan, angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp14,11 triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak 21.212 unit dengan niai Rp3,03 triliun.

Dengan pencapaian tersebut, perseroan telah berkontribusi setidaknya 65% dari angka pencapaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari 178 ribu unit.

Di awal tahun 2022, perseroan telah tancap gas dan sempat membukukan akad kredit KPR FLPP sekitar 6.000 unit dalam sepekan.

"Pencapaian ini diraih melalui akad kredit yang dilakukan secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia," urainya.  

Menurut Hirwandi, BTN akan terus melakukan penyaluran program KPR FLPP Sejahtera secara tepat sasaran, sehingga dapat mendukung penurunan backlog perumahan terutama pada segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun target penyaluran KPR FLPP hingga akhir tahun ini dipatok BTN sebanyak 200 ribu unit.

“Selain KPR FLPP, BTN juga mendukung untuk menyalurkan program Tapera yg tersedia sebanyak 109.000 unit, juga menyalurkan KPR BP2BT kepada MBR,” ujarnya.

Sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendata akan ada 15,5 juta penduduk yang membutuhkan rumah pada 2045. Adapun, saat ini angka backlog rumah masih berada pada kisaran 11,4 juta unit.  

Penyebabnya ada dua hal antara lain daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan harga properti dan belum banyak pengembang yang turut serta  membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau.

Hal ini menjadi dilema dan dibutuhkan peran besar dari berbagai pihak dalam mendorong program pemerintah untuk membangun sejuta rumah dalam setiap tahunnya.