Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali menegaskan komitmen perseroan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah di hadapan Presiden Prabowo Subianto melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi. 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan komitmen ini dalam Rapat Terbatas untuk membahas langkah-langkah konkret dalam merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, yang diadakan di Istana Merdeka. 

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Nixon dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/1).

Ditambahkan, dukungan BTN untuk Program Tiga Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi pasokan dan permintaan di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik. 

Adapun rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah-Putih dan pejabat negara di antaranya Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.

Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Nixon sebelumnya menyampaikan bahwa kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. 

Berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

“Jadi, pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas. Sedangkan tenor kreditnya sudah disepakati usulannya dengan Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga ketika bunganya floating, angsurannya juga akan turun,” ungkapnya.

Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program Tiga Juta Rumah. 

Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. 

Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program Tiga Juta Rumah, Nixon mengatakan, perseroan berkomitmen menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. 

“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” ujar Nixon