BTN pacu pembiayaan perumahan bagi PNS


Jakarta - Unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur untuk mempermudah masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah.
 
Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan bawa BTN Syariah fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat, tidak terkecuali bagi PNS. 

"BTN berolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS di lingkungan Pemkab dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/10).
 
Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.
 
“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik syariah maupun konvensional," tuturnya.
 
Adapun tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit. 

Adapun sejak diluncurkan pertama kali pada 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit. 

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.
 
Hirwandi menambahkan bahwa BTN Syariah berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat. 

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau meningkat sekitar 48 persen dari 2024,” ungkapnya. 
 
Untuk mencapai strategi tersebut, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. 

“Kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” ujarnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) sebanyak 594 unit rumah. 

“Tercatat sejak 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru. 
 
Heru menambahkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri mencapai 156 unit rumah senilai Rp23,08 miliar. Kota dan Kabupaten Jember memberikan kontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar. 
 
Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak 022, Jawa Timur masuk dalam peringkat lima tertinggi, yaitu 38.899 unit rumah atau mencapai Rp4,27 triliun. 

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak 2022 hingga per 14 Oktober 2024 telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 triliun,” ujar Heru.


Penulis : Indra

Editor : Irwen