Jakarta - PT Tabungan Negara (Persero) Tbk terus mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk memenuhi target 11.000 unit hingga akhir tahun 2021.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan melakukan berbagai strategi salah satunya dengan menggelar akad KPR BP2BT massal yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

"Gelaran Akad Kredit Massal KPR BP2BT merupakan bagian dari rangkaian HUT KPR ke-45 yang jatuh pada tanggal 10 Desember," dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/11).

Adapun pada Sabtu 20 November 2021 lalu, perseroan secara serentak berhasil melakukan akad kredit Massal KPR BP2BT sebanyak 2.150 unit.

“Sementara yang sudah kita realisasikan sebelumnya hingga kemarin itu lebih dari 4.000 unit, sehingga dengan akad Bank BTN sudah menuju hampir 7.000 unit. Kita akan lakukan akad massal sampai akhir November, sehingga berharap target 11.000 itu akan tercapai hingga akhir tahun 2021,” terangnya.

Menurut Hirwandi, gelaran akad kredit massal ini juga bentuk keseriusan dari perseroan dalam membantu pemerintah menggenjot program Pembangunan Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan dengan skema KPR BP2BT. Untuk itu, perseroan mendorong pengembang mempercepat akad atau realisasi KPR BP2BT.

“Setelah kuota KPR FLPP tahun habis, maka Bank BTN juga secara serius membantu pemerintah untuk mendorong pembiayaan melalui skema KPR BP2BT agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memiliki rumah disamping bisnis para pelaku pembangunan perumahan yang berdampak pada 174 industri ikutannya berjalan,” katanya.

Hirwandi berharap kedepannya tidak adalagi pembedaan yang dilakukan pengembang terhadap KPR FLPP dan KPR BP2BT. Pasalnya dua-duanya merupakan KPR Subsidi yang sangat bermanfaat dan memudahkan MBR dalam memiliki rumah.

“Apalagi kini ada dana talangan dari Bank BTN untuk uang muka bagi KPR BP2BT, sehingga pengembang tidak perlu khawatir cash flow nya terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan dana talangan dari Bank BTN maka pencairan subsidi uang muka hingga Rp40 juta bisa dilakukan didepan, sehingga pengembang tidak perlu menunggu pencairan pemerintah yang mungkin butuh waktu. Kemudian dari sisi masyarakat konsumen atau debitur, Bank BTN memberikan kemudahan angsuran sama dengan angsuran FLPP dan memberikan pilihan fix suku bunga selama 5 tahun dan 10 tahun.

“Kedua angsurannya itu jauh lebih rendah dari FLPP, sehingga dilihat dari konsumen keuntungannya ada dua yaitu konsumen beli rumah senilai Rp150 juta, namun mereka membelinya hanya Rp110 juta karena Rp40 juta di subsidi, yang kedua keuntungannya angsurannya hampir sama bahkan lebih rendah dari pada KPR FLPP,” ungkap Hirwandi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengaku sangat mengapresiasi kerja keras Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BTN yang hari ini bekerja keras menyalurkan produk KPR BP2BT, yang jika melihat sejarahnya di awal-awal agak seret penyalurannya, walaupun kami meyakini perubahan ini sangat baik,” jelasnya.

Herry menuturkan, KPR BP2BT ini sangat baik, karena mengajak masyarakat untuk membiasakan menabung, apalagi dari sisi bank produk ini tidak mendistorsi pasar. Kelebihan lainnya, Bank BTN bisa menyalurkan kreditnya dengan bunga pasar, sedangkan ketidakmampuan MBR ditutup pemerintah dengan tunai sebesar hingga Rp40 juta sehingga sisanyalah yang harus dicicil.

"Mari kita bangun komitmen bersama bahwa apa yang kita bangun ini memberikan manfaatnya kita semua. Selamat buat BTN lanjutkan terus penyaluran kreditnya, KPR Pasti BTN," ujarnya.

Sementara Pj Sekda Provinsi Sumatera Selatan Suman Asra Supriono menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas subsidi pemerintah yang diberikan kepada para masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Semoga kuota perumahan untuk Sumatera Selatan akan lebih banyak lagi ke depan,” katanya.

Menurut Supriono, pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait penyediaan perumahan di wilayah Sumatera Selatan ini karena masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni.

"Saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu tekad kita bersama melakukan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah" pungkasnya.