Jakarta - Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dinilai strategis dalam akselerasi Program Sejuta Rumah Presiden Joko Widodo sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan sektor properti mesti menjadi prioritas program relaksasi pemerintah karena dapat memberikan efek berganda atau multiplier effect mulai dari pelaku industri dan usaha turunannya hingga konsumen akhir, terutama segmen masyarakat menengah bawah (MBR).

"PMN untuk BTN untuk mendukung program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah patut diprioritaskan," dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/8).

Selain itu, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus membantu daya beli masyarakat untuk memiliki rumah layak huni, sektor properti saya rasa lebih tepat diberikan relaksasi dibandingkan sektor otomotif.

Data Kementerian PUPR memperlihatkan jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 11,4 juta unit. Hal itu masih ditambah data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 yang menyatakan hanya 59,5% keluarga menghuni rumah yang layak, sementara sisanya adalah rumah tidak layak huni.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah juga mengingatkan bahwa tanpa PMN ke Bank BTN, program sejuta rumah rakyat yang digagas Presiden Jokowi bisa melambat, sementara masa jabatan presiden tinggal dua tahun lagi.

"Program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Jokowi adalah solusi cemerlang dalam meningkatkan jumlah MBR yang memiliki hunian layak," ungkapnya.

Dijlaskan, tanpa percepatan di Program Sejuta Rumah, backlog perumahan tidak akan berkurang malah akan bertambah. Pasalnya, setiap tahun jumlah keluarga baru terus meningkat tetapi pasokan rumah selalu lebih kecil dari kebutuhan.

"Tanpa keberpihakan dan komitmen pemerintah, memiliki hunian layak hanya menjadi mimpi para MBR. Tak ada pilihan bagi pemerintah selain mempercepat PMN ke BTN. Menunda PMN berarti lost opportunity. Segmen MBR paling dirugikan," tutur Piter.

Sementara itu, Ekonom MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi menilai kemampuan BTN untuk mendukung kebangkitan sektor properti relatif terbatas karena rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) saat ini berada di level 18,15 persen pada Maret 2022.

"CAR BTN saat ini memang relatif bagus, kuat dan sehat. Tapi, untuk akselerasi pembiayaan ke MBR, angka saat ini belum cukup. Kalau dilakukan PMN tentunya modal dan CAR BTN akan naik sehingga lebih banyak proyek perumahan dan KPR yang bisa dibiayai," ujar Tirta.

Berdasarkan data lanjut Tirta, pembangunan perumahan merupakan sektor yang yang padat karya. Setidaknya dibutuhkan lima orang pekerja untuk membangun satu unit rumah atau 500 ribu pekerja untuk setiap pembangunan 100 ribu unit rumah.

"Proyek properti juga mendukung industri produk lokal, karena 90% bahan bangunan dalam konstruksi rumah merupakan produk lokal. Proyek properti juga memiliki dampak turunan kepada 174 sektor ekonomi lainnya," ungkapnya.

Dampak lainnya dari akselerasi sektor properti adalah kontribusi terhadap penerimaan negara karena dalam setiap rumah yang terjual menghasilkan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan, bea balik nama (BBN), Pajak Bumi dan Bangunan, hingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

"Tentunya data-data tersebut menunjukan pemerintah seharusnya mempercepat PMN kepada BTN, bukan malah menunda. Semakin cepat PMN kepada BTN, maka semakin cepat dampaknya terasa di ekonomi Indonesia," ujarnya.