Keluarga Yim Leak Meminta Pakar HAM PBB Mendesak Thailand untuk Mematuhi Komitmen Perjanjiannya Sendiri

Seruan mendesak kepada Pelapor Khusus PBB ini mengacu pada asas praduga tak bersalah, proses hukum yang semestinya, dan perlindungan anak. Fakta-fakta utama bersumber dari pernyataan dan dokumen pemerintah Thailand sendiri.

Washington--(ANTARA/Business Wire)-- Seiden Law LLP adalah penasihat hukum utama di tingkat global bagi pengusaha Kamboja, Yim Leak. Hari ini Seiden Law LLP mengumumkan bahwa Jared Genser, penasihat hukum internasional bagi Yim dan istrinya, telah meminta dua Pelapor Khusus PBB untuk menyampaikan seruan mendesak kepada pemerintah Thailand. Permintaan ini diajukan atas nama pasangan tersebut dan putra mereka yang berusia tujuh tahun. Dalam permintaan itu dinyatakan bahwa Thailand telah melanggar komitmen internasionalnya di bidang hak asasi manusia dengan mengumumkan bahwa keluarga tersebut bersalah padahal belum diadili oleh pengadilan mana pun dan membekukan aset mereka, termasuk tabungan milik putra mereka yang masih di bawah umur, tanpa melalui sidang.

Enam Pernyataan Resmi Dalam Sembilan Bulan. Tidak Ada Dakwaan yang Diajukan ke Pengadilan.

Antara Desember 2025 sampai September 2026, pejabat Thailand menyebut Yim sebagai tokoh sentral dalam jaringan kriminal sebanyak enam kali: dalam dua konferensi pers yang dipimpin oleh kepala pemerintahan Thailand, di Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam tiga siaran pers pemerintah. Kepala pemerintahan Thailand menyatakan bahwa jaringan tersebut telah “terbukti melakukan” tindak pidana. Ketika ditanya mengenai pengacara para tersangka, dia berkata, “sehebat apa pun pengacaranya, jika jelas telah melanggar hukum seperti ini dan merugikan masyarakat, tidak mungkin Anda dapat membantah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien Anda.”

Tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap Yim maupun istrinya di pengadilan mana pun terkait semua tuduhan tersebut. Keduanya belum pernah menjalani persidangan di pengadilan.

Aset Dibekukan Tanpa Sidang. Bukti-Bukti Baru Akan Diuji Pada Tahun 2027.

Aset-aset yang dibekukan dalam kasus ini, yang menurut perhitungan terbaru dari pemerintah bernilai lebih dari 20 miliar baht (lebih dari $AS 600 juta), adalah termasuk aset milik keluarga Yim. Aset keluarga dibekukan tanpa pemberitahuan atau sidang. Perintah pembekuan yang mencantumkan nama-nama anggota keluarga tersebut sampai ke media sebelum sampai kepada keluarganya. Pengadilan tetap memberlakukan pembekuan setelah mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut saja tanpa kehadiran keluarga Yim, dan baru akan mulai memeriksa bukti-bukti pada bulan Februari 2027, lebih dari 14 bulan setelah dibekukan.

Catatan resmi pemerintah sebagaimana dikutip dalam seruan tersebut, justru bertentangan dengan pernyataan yang diumumkan. Notulen rapat komite yang memerintahkan pembekuan mencatat pernyataan seorang anggotanya bahwa keterkaitan dengan Yim “karena itu mungkin masih belum jelas”, yang disampaikan sehari sebelum polisi menyampaikan bahwa bukti-bukti sudah “jelas”. Di hari yang sama, komite tersebut membekukan aset senilai sekitar AS$277 juta.

Seorang Anak Berusia Enam Tahun Terancam Hukuman Penjara Hingga Satu Tahun. Tabungannya Dibekukan.

Pembekuan ini juga mencakup rekening tabungan atas nama putra pasangan tersebut, yang saat itu berusia enam tahun. Ketika keluarga Yim meminta agar rekening dibuka kembali, satu-satunya alasan penolakan pejabat adalah bahwa uang di rekening itu berasal dari orang tuanya. Bulan Januari 2026, Kantor Anti Pencucian Uang (Anti-Money Laundering Office) mengirimkan surat langsung kepada anak usia enam tahun tersebut, memanggilnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan memperingatkan bahwa bila tidak mematuhi dapat dihukum penjara hingga satu tahun.

“Seruan ini bukan tentang bersalah atau tidak. Tapi tentang apakah aturan yang telah dijanjikan untuk dipatuhi oleh setiap pemerintah benar-benar dilakukan,” kata Jared Genser. “Ketika pejabat menyatakan suatu keluarga bersalah di hadapan media, membekukan aset mereka, dan mengirimkan peringatan ancaman hukuman penjara kepada anak usia enam tahun, asas praduga tak bersalah dan perlindungan anak tidak diterapkan. Thailand telah membuat komitmen-komitmen ini secara sukarela, dan kami meminta Thailand menjawabnya.”

“Fakta-fakta utama dalam catatan perkara ini bersumber dari pejabat dan dokumen pemerintah Thailand, bukan dari kami,” kata Lanny J. Davis, mantan Penasihat Khusus Presiden di Gedung Putih. “Ini adalah pengadilan melalui konferensi pers. Pembekuan aset senilai lebih dari 20 miliar baht, yang mencakup tabungan seorang anak, menuntut penjelasan terbuka kepada publik. Meminta pemerintah mempertanggungjawabkan perjanjian yang telah ditandatanganinya bukanlah campur tangan, melainkan cara kerja perjanjian tersebut. Tidak ada negara yang kebal hukum.”

Thailand Berkomitmen pada Standar-Standar Ini Pada Tahun 1996 dan 1992.

Thailand mengaksesi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1996 dan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1992, sementara konstitusinya sendiri melindungi asas praduga tak bersalah. Para Pelapor Khusus rutin menyampaikan komunikasi semacam ini kepada pemerintah meminta tanggapan mereka. Para Pelapor Khusus akan memutuskan apakah akan meneruskan seruan tersebut. Seruan ini tidak mempersoalkan hak Thailand untuk memberantas penipuan online, yang juga menjadi tujuan Yim.

Tuntutan: Hentikan Menyatakan Bersalah. Berikan Kesempatan Didengar di Pengadilan. Jangan Bekukan Tabungan Anak.

Seruan tersebut meminta Pelapor Khusus mendesak Thailand untuk memastikan para pejabatnya berhenti menyatakan keluarga Yim bersalah atas tindak pidana yang belum pernah diputus oleh pengadilan, memberikan alasan keputusan terkait permohonan yang diajukan keluarga tersebut dan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan keterangan dan didengar, serta meninjau posisi putra mereka dan menghentikan pembekuan tabungannya.

Petisi terdapat di sini: https://perseus-strategies.com/wp-content/uploads/Yim_Urgent_Appeal_UN_SRs_2026-10-08_with_Annex_3.pdf

Tentang Seiden Law LLP:

Seiden Law LLP adalah penasihat hukum utama di tingkat global bagi pengusaha Kamboja, Yim Leak. Didirikan oleh Robert Seiden, firma hukum ini telah mewakili beragam klien terkemuka dari dalam maupun luar negeri, dalam berbagai urusan perusahaan, litigasi, dan reputasi, termasuk pekerjaan sebelumnya di Trump Organization. https://seidenlaw.com

Tentang Jared Genser:

Genser adalah Managing Director Perseus Strategies, sebuah firma hukum internasional. Selama lebih dari dua puluh tahun, beliau memberikan jasa penasihat hukum secara pro bono kepada lima penerima Nobel Perdamaian. The New York Times menjulukinya “The Extractor” atas upayanya dalam membebaskan tahanan politik di berbagai belahan dunia. https://perseus-strategies.com/

Tentang Lanny Davis:

Davis adalah mantan Penasihat Khusus Presiden Bill Clinton, penasihat panel bidang privasi dan kebebasan sipil bagi Presiden dari Partai Republik George W. Bush, seorang penulis, dan komentator televisi di CNN maupun berbagai media lainnya. https://www.lannyjdavis.com

Catatan khusus: Jika ingin mewawancarai Davis, email Anda harus mencantumkan alamat email balasan yang memuat nama perusahaan media tempat Anda bekerja. Wawancara pribadi dapat diberikan dan sepenuhnya berdasarkan pada permohonan mendesak kepada Pelapor Khusus PBB.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Contacts

Untuk Pertanyaan Media:
Hubungi Lanny Davis Public Relations di
ldavis@lannyjdavis.com Tembusan kepada: MMelendez@lannyjdavis.com
atau +1 (202) 744-2792

Sumber: Seiden Law LLP