Jakarta - Kementerian Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung Program 3 Juta Rumah rumah dengan memberikan kemudahan regulasi untuk skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa menjadi cicilan agar memberikan akses bagi pekerja sektor informal mendapatkan rumah.

Kementerian BUMN mendukung Program 3 Juta Rumah

“Kementerian BUMN mendukung arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah, salah satunya terobosan yang sudah BTN lakukan bersama Perumnas dan PT KAI yakni TOD atau pembangunan perumahan susun di kawasan stasiun. Inisiasi lainnya banyak sekali, apakah nanti di atas pasar ada perumahan susun, contohnya,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, (16/12).

Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong sinergi pembangunan hunian dengan skema Transit Oriented Development (TOD), yang proyek perdananya telah dilakukan di enam titik di Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan BTN, Perumnas, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang dalam 46 hari pemerintahan Presiden Prabowo telah berhasil mendorong penyaluran hampir 30 ribu unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya," kata Maruarar.

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Ditambahkan, kontribusi BTN juga memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10 persen dari total penyaluran KPR BTN dan kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun.

“Ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal,” ungkapnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan bahwa BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur Kredit Perumahan Rakyat (KPR) terbesar di Indonesia.

"Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. Perseroan terus memperkuat komitmen sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
 
Sejak penyaluran KPR perdana pada 48 tahun lalu, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini dimana lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan.

Perseroan memimpin pasar KPR di Indonesia dengan pangsa pasar yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
 
Lebih lanjut, BTN juga menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
 
“Kami memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Nixon.