Search:
Monday, Dec-9 2019 08:53 WIB
  • AGRI 1,434.350 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 979.830 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 545.640 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 6,186.870 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 2,055.190 0.000 (0.000%)
  • DBX 1,108.330 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 1,298.190 0.000 (0.000%)
  • I-GRADE 174.640 0.000 (0.000%)
  • IDX30 542.480 0.000 (0.000%)
  • IDX80 140.240 0.000 (0.000%)
  • IDXBUMN20 384.000 0.000 (0.000%)
  • IDXG30 142.620 0.000 (0.000%)
  • IDXHIDIV20 490.520 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-COM 257.480 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-LIQ 310.240 0.000 (0.000%)
  • IDXV30 139.720 0.000 (0.000%)
  • INFOBANK15 984.980 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 1,137.750 0.000 (0.000%)
  • Investor33 458.560 0.000 (0.000%)
  • ISSI 186.460 0.000 (0.000%)
  • JII 692.890 0.000 (0.000%)
  • JII70 232.330 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 1,250.110 0.000 (0.000%)
  • LQ45 992.520 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 1,458.260 0.000 (0.000%)
  • MBX 1,725.420 0.000 (0.000%)
  • MINING 1,474.400 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 1,201.070 0.000 (0.000%)
  • MNC36 343.640 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 324.020 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 510.210 0.000 (0.000%)
  • SMinfra18 324.010 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 390.490 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 6,186.870 0.000 (0.000%)
  • TRADE 766.200 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
Penundaan Kenaikan Harga Gas, Pelaku Usaha Dukung Kebijakan Jokowi
Published: 8 Nov 2019 12:13 WIB


IMQ, Jakarta —  Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda kenaikan harga gas bumi untuk industri disambut positif oleh sejumlah pihak.

Saat ini, rata-rata harga gas untuk sektor industri adalah sebesar US$9 hingga US$10 per MMBtu.

Wakil Ketua Komite Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaja, menilai kebijakan Jokowi cukup melegakan para pelaku industri.

"Harga gas yang relatif rendah bisa mendorong pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan penghematan devisa," katanya di Jakarta, Jumat (8/11).

Adapun untuk harga ideal yang diharapkan pelaku usaha, Achmad menyatakan sesuai harga yang sudah dirujuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yaitu sebesar US$6 per MMBTU.

"Saat pemerintah keluarkan kebijakan untuk bantu industri secara efektif. Harus ada garis komando Presiden, Kementerian ESDM perlu pelajari insentif bahwa harga US$6 harus sungguh-sungguh diberikan, dengan angka itu industri ada planning jangka panjang dalam hal produksi, efisiensi dan lain-lain," papar dia.

Senada dengan Achmad, Pengamat Migas, Kurtubi menilai pemerintah perlu mendukung industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, harga gas yang mahal justru berpotensi mematikan sektor industri di tanah air.

"Seyogyanya gas bisa mendorong industrialisasi. Sesuai amanah pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam (SDA) digunakan untuk kemakmuran rakyat. SDA termasuk migas harus diarahkan untuk mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi lewat industrilisasi," ujarnya.

Kurtubi mengatakan, harga gas di Indonesia di kisaran US$9 hingga US$10 per MMBtu masih relatif mahal. Dia membandingkan dengan harga gas yang diekspor ke Tiongkok ada sebesar US$3 per MMBtu dan Jepang di kisaran US$11 hingga US$12 per MMBtu.

"Saya dengar ada usulan kenaikan harga gas sampai US$13 per MMBtu. Harga gas (yang diekspor) di Jepang sekitar US$11 hingga US$12, Kalau dinaikkan sekitar 12-13 which is sama dengan harga ekspor, padahal saat itu harga minyak mentah lagi mahal yaitu US$100 per barel," paparnya.

Kurtubi sepakat bila harga gas yang ideal untuk industri yakni sebesar US$6 per MMBtu.

"Dengan US$6 mungkin industri migas bisa lari kencang. Cadangan gas kita juga masih banyak. Misalnya di Maluku itu blok Masela belum dieksplor," ucapnya.

Sedangkan Pengamat energi Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, meminta pemerintah berlaku adil terkait permasalahan harga gas industri.

"Dalam kondisi seperti sekarang ini, harga gas dunia sedang turun. Jadi kalau dinaikkan memang benar bisa mempengaruhi daya saing produk industri kita. Namun, pemerintah seharusnya juga siap berkorban untuk mengurangi porsi bagi hasil bagian negara," ujar Marwan.

Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, dalam dua tahun terakhir penerimaan negara dari sektor migas selalu melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2017, realisasi penerimaan negara dari migas menembus angka Rp 138 triliun alias 117 persen dari target APBN. Sementara tahun lalu, jumlah penerimaan migas mencapai Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN. Dengan demikian, masih ada ruang bagi pemerintah berkontribusi menciptakan harga yang adil dengan mensubsidi PGN agar tidak menaikkan harga jual gas ke pelanggan.

"Dengan memperkecil bagi hasil bagian negara, memang pendapatan sektor ESDM dari migas turun. Tetapi dengan harga gas yang tidak naik karena disubsidi dari bagi hasil bagian negara, industrinya tetap berkembang dan pemerintah dapat kompensasi dari penerimaan pajak penghasilan yang meningkat," jelasnya.
Author: Indra BP
-
POPULAR NEWS